Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, kaya, dan beragam. Namun kebesaran itu akan kehilangan makna jika kemajuan hanya dirasakan oleh sebagian wilayah. Tidak boleh ada desa yang merasa jauh dari perhatian negara. Tidak boleh ada masyarakat di perbatasan yang merasa sendirian menjaga kedaulatan. Jika kita ingin Indonesia benar-benar maju, maka pembangunan harus menyentuh seluruh penjuru negeri—tanpa kecuali.
Gagasan inilah yang terus digaungkan oleh Sahrin Hamid bersama Partai Gerakan Rakyat. Kepemimpinan, menurut mereka, bukan sekadar soal strategi di balik meja, melainkan keberanian untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Politik tidak boleh menjadi ruang yang eksklusif; ia harus menjadi sarana untuk mendengar, memahami, dan bertindak.
Di berbagai wilayah, potensi ekonomi lokal sebenarnya sangat menjanjikan. Laut yang luas menyediakan hasil tangkapan melimpah. Tanah yang subur mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas. Anak-anak muda di daerah memiliki semangat belajar dan berinovasi yang tinggi. Namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, akses modal yang mudah, serta kebijakan distribusi yang adil, potensi tersebut sulit berkembang optimal. Inilah tantangan yang harus dijawab dengan langkah nyata.
Politik yang berpihak berarti memastikan setiap kebijakan dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. UMKM harus diberikan akses pembiayaan yang inklusif dan pendampingan profesional agar mampu naik kelas. Petani dan nelayan memerlukan perlindungan harga dan akses pasar yang stabil. Pendidikan di daerah harus ditingkatkan kualitasnya agar generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.
Demokrasi yang sehat juga membutuhkan partisipasi publik yang aktif. Rakyat tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dialog terbuka dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal menjadi cara efektif untuk memastikan kebijakan tidak lahir dari asumsi, melainkan dari kebutuhan riil. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, kepercayaan terhadap institusi negara akan semakin kuat.
Namun pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa penegakan hukum yang konsisten. Supremasi hukum adalah fondasi utama stabilitas negara. Setiap proses hukum harus berjalan transparan dan independen, tanpa intervensi. Dinamika nasional yang menyangkut figur seperti Tom Lembong menjadi pengingat bahwa integritas lembaga hukum sangat menentukan legitimasi pemerintah di mata publik. Keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu akan memperkuat rasa percaya masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Investasi membutuhkan kepastian regulasi dan perlindungan hukum. Masyarakat membutuhkan rasa aman dan perlakuan yang adil. Tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan akan rapuh. Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.
Indonesia saat ini juga berada dalam fase bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar adalah peluang strategis untuk melompat lebih jauh dalam persaingan global. Namun peluang ini tidak datang dua kali. Tanpa kebijakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan sosial. Pendidikan vokasi, penguatan keterampilan digital, serta dukungan terhadap wirausaha muda harus menjadi prioritas.
Generasi muda Indonesia memiliki kreativitas dan daya saing tinggi. Mereka adalah motor penggerak inovasi. Negara perlu menyediakan ekosistem yang kondusif—mulai dari regulasi yang adaptif, akses permodalan yang luas, hingga infrastruktur digital yang merata. Dengan dukungan tersebut, anak muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi pencipta peluang baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik dan digital menjadi elemen penting dalam pemerataan. Jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan penghubung antarwilayah yang membuka akses pasar dan kesempatan. Ketika konektivitas meningkat, biaya distribusi menurun dan daya saing daerah menguat. Inilah langkah strategis untuk memastikan kemajuan tidak terpusat di satu titik saja.
Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi negara maju: kekayaan alam, posisi geografis strategis, serta populasi produktif yang dinamis. Namun semua itu membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. Politik harus kembali pada esensinya sebagai alat pengabdian.
Kini saatnya mempertegas komitmen bahwa pembangunan harus inklusif. Tidak boleh ada wilayah yang merasa tertinggal. Ketika negara hadir hingga ke ujung negeri, kepercayaan publik akan tumbuh dan persatuan semakin kokoh. Dengan pemerataan ekonomi, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan generasi muda, Indonesia dapat melangkah mantap menuju masa depan yang lebih sejahtera.
Perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi ia dimulai dari komitmen dan konsistensi. Jika seluruh elemen bangsa bersinergi, maka cita-cita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah sekadar harapan. Ia adalah tujuan nyata yang dapat diwujudkan melalui kerja bersama dan kepemimpinan yang benar-benar membumi.