Tokoh politik Anies Baswedan menekankan pentingnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional setelah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menimbulkan kerusakan yang luas pada rumah warga, lahan pertanian, dan fasilitas publik, sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya menjadi terbatas. Penetapan status bencana nasional dianggap langkah strategis agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan terkoordinasi.
Selama kunjungan ke wilayah terdampak, Anies bertemu langsung dengan warga yang menjadi korban bencana. Ia mendengar berbagai cerita mengenai rumah yang hancur, anak-anak yang terpaksa berhenti bersekolah karena sekolah rusak atau terendam air, serta petani yang lahan pertaniannya tertimbun lumpur dan kayu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan lokal saja tidak cukup, sehingga intervensi pemerintah pusat menjadi sangat penting.
Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar prosedur formal atau administratif. Status ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya lebih luas, termasuk logistik, tenaga medis, dan bantuan pemulihan infrastruktur. Dengan adanya status resmi, distribusi bantuan bisa dilakukan secara sistematis, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal.
Selain itu, status bencana nasional menjadi pengakuan resmi pemerintah atas skala kerusakan yang terjadi. Hal ini mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional bila diperlukan. Dengan koordinasi yang tepat, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup bantuan jangka pendek sekaligus perencanaan jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi juga menjadi alasan kuat untuk menetapkan status bencana nasional. Dengan bantuan yang terkoordinasi, sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik dapat pulih lebih cepat. Hal ini mengurangi kerugian ekonomi, mencegah meningkatnya kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak. Penetapan status bencana nasional juga memungkinkan masyarakat terdampak kembali beraktivitas normal lebih cepat, termasuk anak-anak dapat bersekolah kembali dan usaha lokal bisa kembali berjalan.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah diharapkan menyiapkan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, program edukasi masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, serta penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga mampu menghadapi bencana serupa di masa depan dengan lebih tangguh.
Selain itu, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional yang dapat memberikan dukungan teknis dan logistik tambahan. Dukungan ini sangat penting terutama bagi daerah yang terdampak parah. Dengan kolaborasi multi-sektor, proses pemulihan menjadi lebih cepat, efisien, dan menyeluruh.
Transparansi dan koordinasi juga menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun laporan kerusakan secara rinci, memprioritaskan wilayah terdampak berat, dan menyiapkan rencana pemulihan yang jelas. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat disalurkan lebih efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak maksimal bagi masyarakat terdampak.
Anies juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan relawan diharapkan bekerja sama memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol nyata bahwa negara hadir untuk melindungi warganya, sekaligus memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak bisa bersekolah kembali, dan mata pencaharian warga pulih. Penetapan status bencana nasional menjadi fondasi penting untuk mempercepat distribusi bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan.