Kuningan, 15 Februari – Langkah serius untuk memperkuat organisasi dan memastikan kesiapan struktural kembali ditegaskan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan melalui rapat konsolidasi yang berlangsung dengan penuh komitmen. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi, mempertegas tanggung jawab, serta memastikan seluruh pengurus bergerak dalam satu arah perjuangan yang jelas.
Ketua DPD, H. Edi Sunaedi, menegaskan bahwa organisasi politik yang ingin berkembang tidak cukup hanya memiliki struktur lengkap. Yang jauh lebih penting adalah kesungguhan setiap pengurus dalam menjalankan amanah. Jabatan dalam kepengurusan bukanlah simbol formalitas, melainkan mandat yang harus diwujudkan melalui kerja konkret, disiplin organisasi, dan loyalitas terhadap visi partai.
Ia menekankan bahwa seluruh jajaran harus benar-benar aktif sebagai pelaksana tugas partai. Tidak boleh ada kepengurusan yang hanya bersifat administratif tanpa kontribusi nyata. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang hidup, digerakkan oleh kader yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan semangat kolektif untuk maju bersama.
Dalam forum tersebut, penyelesaian legalitas organisasi menjadi prioritas utama. Proses administrasi yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM harus segera dituntaskan agar Gerakan Rakyat memiliki legitimasi hukum yang kokoh. Legalitas ini sangat penting untuk memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai regulasi dan memperoleh pengakuan resmi.
Selain itu, pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga terus didorong. Beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masih dalam proses melengkapi izin domisili sekretariat. Ketua DPD mengajak seluruh pengurus untuk bekerja secara kolektif mempercepat penyelesaian administrasi tersebut agar langkah organisasi tidak terhambat.
Komitmen nyata terlihat dari Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, yang menyediakan kediamannya sebagai sekretariat sementara. Tindakan ini menjadi bukti bahwa membangun organisasi memerlukan kesediaan berkorban dan tanggung jawab nyata. Ia juga menyampaikan kesiapan untuk memperluas jaringan anggota melalui rekrutmen aktif dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.
Penguatan basis keanggotaan dipandang sebagai strategi fundamental. Organisasi yang besar tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan. Rekrutmen harus dilakukan secara sistematis dengan menekankan kualitas, komitmen, serta pemahaman terhadap nilai perjuangan partai. Dengan struktur anggota yang solid, Gerakan Rakyat akan memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam menjalankan program-programnya.
Ustad Yogi turut menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam setiap agenda organisasi. Loyalitas, menurutnya, harus diwujudkan melalui kehadiran, keterlibatan, dan kontribusi nyata. Organisasi akan berkembang apabila setiap pengurus memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan partai.
Sementara itu, Agus Suryo menyoroti pentingnya profesionalisme dalam tata kelola internal. Ia mengingatkan bahwa sebelum memperluas kiprah politik, organisasi harus memastikan administrasi tertata rapi, fungsi setiap bidang berjalan optimal, serta fasilitas kesekretariatan memadai. Ketertiban internal akan memperkuat citra partai sebagai organisasi yang kredibel dan terpercaya.
Ia juga mengusulkan agenda pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar seluruh pengurus memiliki pemahaman yang seragam mengenai aturan organisasi. Dengan pemahaman yang komprehensif, setiap kebijakan dapat diambil secara terarah dan sesuai koridor yang telah ditetapkan bersama.
Yadi menambahkan bahwa badan sosial partai perlu memiliki kejelasan legalitas agar kegiatan kemasyarakatan memiliki dasar hukum yang kuat. Gerakan Rakyat diharapkan tidak hanya hadir dalam dinamika politik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dewan Penasehat H. Ali mengingatkan pentingnya menjaga amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap kader wajib menjalankan tugas sesuai AD/ART serta menjaga soliditas internal. Percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan juga dinilai penting untuk memperluas jaringan dan memperkuat struktur organisasi.
Hasil konsolidasi menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan DPD telah terbentuk secara lengkap dan kini memasuki tahap penyempurnaan administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengusulkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas formal yang mempertegas eksistensi organisasi.
Setiap bidang diwajibkan menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Agenda pendalaman AD/ART akan segera dilaksanakan guna memastikan seluruh pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh.
Melalui konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat di Kabupaten Kuningan menegaskan kesiapannya menjadi organisasi politik yang solid, sah secara hukum, dan berintegritas. Dengan fondasi legal yang kuat serta komitmen kolektif yang terjaga, Gerakan Rakyat optimistis mampu tampil sebagai kekuatan yang andal dan benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat.